Eva Sundari Minta Eksekusi Lahan Sengketa di Karawang Ditunda

SUARAAGRARIAcom, Jakarta: Eva Kusuma Sundari meminta meminta aparat penegak hukum menunda eksekusi lahan sengketadi Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, sampai ada keputusan hukum dari Kejaksaan Tinggi Karawang.

BACA JUGA SOAL SENGKETA LAHAN di KARAWANG TERKINI: Sengketa Lahan Dengan Podomoro, Warga Karawang Tutup Tol Jakarta-Cikampek
Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu, kasus sengketa lahantersebut terlihat janggal. "Banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya," tegas Eva usai menerima pengaduan warga di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu 19/12. Salah satu kejanggalan dimaksud adalah putusan Mahkamah Agung MA dibatalkan oleh keputusan MA juga.

SUARAAGRARIA.com: BPN RI Lakukan Penghematan Hampir Rp. 60 Miliar

SUARAAGRARIA.com, Jakarta:Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) berhasil melakukan penghematan hingga mencapai hamper Rp. 60 Miliar. Sementara pagu anggaran BPN RI untuk Tahun 2013 ini masih terblokir sebesar Rp. 42 miliar.


Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BPN RI dengan Komisi II DPR, di Jakarta kemarin (12/6).


Rincian penghematan anggaran tersebut adalah penghematan terhadap Satuan Kerja Kantor Pusat BPN RI termasuk didalamnya Satuan Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebesar Rp. 37.562 miliar, dan Satuan Kerja Kantor wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kab/Kota sebesar Rp. 22.437 miliar.

Baca Selengkapnya: http://suaraagraria.com/detail-1078-bpn-ri-lakukan-penghematan-hampir-rp-60-miliar.html

SUARAAGRARIA.com: Arebi: Di Jateng Makelar Lebih Banyak Daripada Broker

SUARAAGRARIA.com, Jakarta:Untuk mempercepat pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pemerintah perlu membuat suatu ketetapan.


Demikian usul Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Eddy Ganefo dalam acara Munas IV Apersi, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (12/6).


"Pembangunan perumahan MBR yang saat ini masih berjalan lamban," keluh Eddy. Makanya perlu dibuat ketetapan khusus terkait perijinan dan pertanahan. (Baca berita terkait: Properti Balikpapan Terkendala Sulitnya Pengurusan Sertifikat di BPN)


Eddy kemudian mencontohkan lambannya proses Akad Jual Beli (AJB), yang mebutuhkan waktu lebih dari 6 bulan.

Baca Selengkapnya: http://suaraagraria.com/detail-1067-buat-ketetapan-demi-percepatan-pembangunan-perumahan-masyarakat-penghasilan-rendah.html

Technorati : arebi, broker, makelar rumah

Del.icio.us : arebi, broker, makelar rumah

Zooomr : arebi, broker, makelar rumah

Flickr : arebi, broker, makelar rumah

SUARAAGRARIA.com: Kapolri Singgung Konflik Agraria Pada Pelantikan 11 Kapolda Baru

SUARAAGRARIA.com, Jakarta:Kapolri Jenderal Timur Pradopo melakukan pelantikan terhadap 11 Kapolda baru. Dalam pelantikan ia berpesan salah satunya agar memperhatikan masalah perkebunan dan pertanahan.


Menurutnya, konflik-konflik sosial terkait perkebunan dan pertanahan harus diselesaikan. Penyelesaiannya perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait. Sehingga tidak terus menjadi masalah pelanggaran hukum. Baca Juga: Sengketa Lahan Alam Sutera: FPI Demo Polda Metro Jaya, Inilah Daftar Calon Kapolri Baru, Kompolnas Akan Tatap Muka Dengan Mereka, AMAN: Jelang Pemilu, Konflik Agraria di Wilayah Adat Diprediksi Tinggi , Penangkapan Aktivis & Kriminalisasi Petani "Tutupi" Masalah Utama Konflik Agraria Cinta Manis , Henry Saragih Sesalkan Kekerasan Oknum Polisi Dalam Penanganan Konflik Agraria, Aktivis LSM & Akademisi Temui Wakapolri Bahas Cara Penanganan Konflik Agraria, Hendarman Supandji: Kasus Tanah Dapat Jadi Penghambat Program Pembangunan

Baca Selengkapnya: http://suaraagraria.com/detail-1065-kapolri-singgung-konflik-agraria-pada-pelantikan-11-kapolda-baru.html

Technorati : kapolri, konflik agraria, pertambangan

Del.icio.us : kapolri, konflik agraria, pertambangan

Zooomr : kapolri, konflik agraria, pertambangan

Flickr : kapolri, konflik agraria, pertambangan

SUARAAGRARIA.com - IGJ Khawatirkan RUU Perdagangan Yang Liberal Berdampak Buruk Bagi Petani & Nelayan

SUARAAGRARIA.com, Jakarta: Indonesia harus belajar banyak dari kerja sama ASEAN-China FTA (ACFTA) dimana membuka pintu impor lebar-lebar. Di sektor pangan, impor pangan ternyata dampaknya buruk bagi petani dan nelayan kecil.


"Di sektor pangan, serangan impor pangan kita sejak tahun 2010 hingga 2012 menunjukkan peningkatan drastis, yaitu, dari US$11,7 miliar hingga US$17,2 miliar. Ini berdampak buruk bagi petani dan nelayan kecil," terang Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Riza Damanik, Selasa (11/6).

Baca Selanjutnya: http://suaraagraria.com/detail-1062-igj-khawatirkan-ruu-perdagangan-yang-liberal-berdampak-buruk-bagi-petani--nelayan.html

Technorati : nelayan, pangan, pertanian, petani

Del.icio.us : nelayan, pangan, pertanian, petani

Zooomr : nelayan, pangan, pertanian, petani

Flickr : nelayan, pangan, pertanian, petani

SUARAAGRARIA.com - SuAK Aceh: Proyek Jembatan Kuala Bubon Banyak Keanehannya

SUARAAGRARIA.com, Aceh:Proyek pembangunan Jembatan Kuala Bubon menuai kritik. Berdasarkan hasil investigasi Solidaritas untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh, sekitar Rp. 3,6 Miliar lebih dana proyek diduga terindikasi ada pemborosan.


Hal itu dikemukakan Koordinator Badan pekerja SuAK Aceh, T. Neta Firdaus dalam rilisnya baru-baru ini (4/6).


Proyek Jembatan Kuala Bubon di lintas Banda Aceh-Meulaboh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat yang terletak di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat ini dananya berasal dari Multi Donor Fund (MDF) senilai Rp 38 miliar lebih, pasca gempa dan Tsunami 26 Desember 2004 silam. Selesai dikerjakan pada akhir 2012 oleh PT Waskita Karya dan sudah diresmikan pemakaianya oleh Gubernur Aceh.

Baca Selanjutnya: http://suaraagraria.com/detail-1060-suak-aceh-proyek-jembatan-kuala-bubon-banyak-keanehannya.html

Technorati : SuAK Aceh, korupsi, pembangunan jalan

Del.icio.us : SuAK Aceh, korupsi, pembangunan jalan

Flickr : SuAK Aceh, korupsi, pembangunan jalan

SUARAAGRARIA.com - Perusahaan Perkebunan Yang Terlibat Penyelewengan Pajak Harus Dicabut Izinnya

SUARAAGRARIAcom, Jakarta: Pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan perkebunan yang terlibat dengan kasus korupsi serta penipuan pajak. Hal ini demi memperbaiki sektor bisnis itu sendiri.


Hal tersebut disampaikan Wakil Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin baru-baru ini di Jakarta, Rabu (9/1).